Dalam kehidupan bernegara, hukum memiliki peran yang sangat vital untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, sebuah hukum tidak bisa dibuat begitu saja tanpa dasar yang jelas. 

Dibutuhkan suatu kerangka kerja yang sistematis agar hukum dapat diterima, dijalankan, dan ditegakkan secara konsisten. Kerangka tersebut dikenal dengan istilah legal framework.

Lantas, apa itu kerangka hukum dan apa fungsinya dalam membuat hukum? Cari tahu jawabannya di sini!

Legal framework adalah kerangka hukum atau sistem aturan yang menjadi dasar dalam pembentukan, penerapan, serta penegakan hukum di suatu negara. Kerangka hukum ini berfungsi sebagai peta jalan (roadmap) yang mengatur bagaimana hukum dibuat, siapa yang berwenang membuatnya, serta prinsip-prinsip yang harus dipatuhi.

Tanpa adanya kerangka hukum, sebuah hukum berisiko menjadi tumpang tindih, tidak konsisten, bahkan bertentangan dengan prinsip keadilan. Itulah sebabnya, dalam proses legislasi, pembentukan hukum selalu mengacu pada kerangka hukum yang telah disepakati.

Legal framework bukan hanya sekadar panduan teknis, melainkan juga landasan filosofis dan yuridis. Kerangka hukum ini memiliki fungsi krusial dalam pembentukan aturan hukum yang adil untuk melindungi hak masyarakat.

Berikut beberapa fungsi utama kerangka hukum yang perlu kita pahami:

1. Memberikan Kepastian Hukum

Dengan adanya kerangka hukum, memastikan bahwa setiap hukum memiliki dasar yang jelas, sehingga tidak menimbulkan multitafsir atau ketidakpastian di masyarakat.

2. Menjamin Konsistensi

Dalam suatu negara, banyak hukum yang berlaku di berbagai bidang. Legal framework membantu menjaga agar hukum yang dibuat selaras dan tidak saling bertentangan.

3. Melindungi Hak Masyarakat

Kerangka hukum memastikan bahwa setiap aturan baru menghormati hak asasi manusia, prinsip keadilan, dan nilai-nilai konstitusi.

4. Menentukan Proses Legislasi

Legal framework mengatur siapa yang berwenang mengusulkan, membahas, hingga mengesahkan suatu hukum. Hal ini penting agar proses hukum berjalan sesuai aturan.

5. Mendukung Penegakan Hukum

Hukum yang dibentuk berdasarkan kerangka hukum akan lebih mudah ditegakkan karena sudah memiliki dasar yang kuat dan mekanisme yang jelas.

Agar dapat berfungsi secara efektif, sebuah kerangka hukum biasanya mencakup beberapa komponen utama, antara lain:

1. Konstitusi

Konstitusi atau undang-undang dasar adalah sumber hukum tertinggi yang menjadi fondasi dari seluruh kerangka hukum di suatu negara.

2. Peraturan Perundang-undangan

Legal framework mencakup hierarki peraturan mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah yang saling terkait.

3. Prinsip Hak Asasi Manusia

Setiap kerangka hukum wajib memasukkan prinsip HAM agar hukum yang dibentuk tidak melanggar kebebasan dan hak dasar masyarakat.

4. Institusi Penegak Hukum

Legal framework juga mengatur peran lembaga seperti pengadilan, kepolisian, dan kejaksaan dalam menjalankan hukum.

5. Mekanisme Evaluasi dan Revisi

Agar tetap relevan, kerangka hukum harus menyediakan ruang untuk evaluasi dan revisi terhadap aturan yang sudah ada.

Dalam praktiknya, legal framework terlihat jelas pada proses pembuatan undang-undang. Misalnya:

  • Sebelum sebuah rancangan undang-undang (RUU) diajukan, harus dipastikan bahwa substansinya tidak bertentangan dengan konstitusi.
  • Proses pembahasan dilakukan oleh lembaga legislatif bersama pemerintah sesuai dengan kewenangan yang ditentukan dalam kerangka hukum.
  • Setelah disahkan, undang-undang dapat diuji kembali melalui mekanisme judicial review jika dianggap bertentangan dengan konstitusi.

Dengan adanya legal framework, proses ini menjadi transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di era globalisasi, legal framework tidak hanya berlaku di tingkat nasional, tetapi juga dalam konteks internasional. Misalnya, kerangka hukum dalam perdagangan internasional (WTO legal framework) atau kerangka hukum dalam perlindungan lingkungan global.

Negara yang memiliki legal framework kuat cenderung lebih stabil secara politik, lebih dipercaya oleh investor, dan mampu menjaga hak warganya dengan lebih baik. Sebaliknya, negara yang kerangka hukumnya lemah sering menghadapi masalah korupsi, ketidakpastian hukum, dan pelanggaran hak asasi manusia.

Legal framework adalah kerangka kerja yang menjadi dasar dalam pembentukan hukum di suatu negara. Dengan adanya legal framework, proses pembuatan hukum menjadi lebih terarah, konsisten, dan sesuai dengan prinsip keadilan.

Fungsinya tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga melindungi hak masyarakat, menjaga konsistensi aturan, dan mendukung penegakan hukum. Oleh karena itu, memahami dan memperkuat legal framework merupakan langkah penting bagi negara maupun organisasi internasional dalam menciptakan sistem hukum yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Mau tahu lebih lanjut tentang legal framework? PasarTrainer menyediakan Program Pelatihan Legal yang bisa membantu kita lebih peka terhadap hukum dan aturan, baik di lingkungan masyarakat, kantor maupun keluarga.

Kita juga bisa belajar terkait aturan membuat kerangka hukum melalui Program Optimizing SOPS through Effective Rules Making Framework.

Referensi:

www.cobrief.app - Legal Framework Overview Definition and Example

investsocial.com - Apa itu Legal Framework

www.lawinsider.com - Legal Framework